MALANG KOTA – Rencana Pemerintah Kota Malang mengalihkan kendaraan dinas berbahan bakar minyak ke mobil listrik masih menuai kehati-hatian dari DPRD Kota Malang. Legislatif menilai kebijakan tersebut belum bisa dijalankan sebelum pemerintah mampu membuktikan bahwa investasi yang dikeluarkan benar-benar memberikan penghematan bagi keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan penggunaan kendaraan listrik memang sejalan dengan perkembangan teknologi dan upaya efisiensi energi. Namun, pengadaan armada baru yang bersumber dari APBD harus didasari kajian ekonomi yang komprehensif agar tidak justru membebani anggaran.
“Hitung dulu, jangan gegabah. Efisiensi itu harus dibuktikan dengan angka, bukan narasi,” ujar Amithya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari alternatif yang lebih hemat. Meski demikian, klaim bahwa mobil listrik mampu memangkas biaya operasional tetap harus dibuktikan melalui perhitungan yang terukur.
“Kalau kajiannya ternyata memang jauh, artinya memang benar-benar signifikan efisiensinya ya sah-sah saja untuk dilaksanakan,” katanya.
Amithya mengingatkan, penggantian kendaraan dinas bukan sekadar membeli beberapa unit mobil baru. Pemerintah juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan pada seluruh armada kendaraan milik Pemerintah Kota Malang.
“Pastinya itu memerlukan perhitungan yang sangat matang dan kaku. Apakah dengan mengganti mobil saat ini menjadi mobil listrik bisa menjadi solusi dan seberapa banyak efisiensinya,” ujarnya.
Ia menilai efisiensi anggaran tidak selalu harus ditempuh melalui investasi besar. Masih terdapat berbagai langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah apabila tujuan utamanya adalah mengurangi pengeluaran daerah.
“Ketika memang bisa dilakukan dari hal lain efisiensinya ya kenapa tidak. Mungkin itu kendaraan listrik salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan,” ucapnya.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memperoleh hasil kajian yang benar-benar menunjukkan manfaat ekonomi. Jika penghematan yang dihasilkan tidak signifikan, menurut Amithya, pemerintah sebaiknya mencari strategi efisiensi lain yang lebih efektif.
“Kalau kita memang bisa mengencangkan ikat pinggang dari satu sumber itu saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau efisiensinya tidak terlalu besar, mari kita cari sumber efisiensi yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, memastikan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk mengganti kendaraan dinas dengan mobil listrik. Pemkot masih melakukan simulasi menyeluruh terhadap besaran investasi yang dibutuhkan dan potensi penghematan biaya operasional yang dapat diperoleh.
“Jadi begini apabila ada kasus seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak,” jelas Erik.
Hasil simulasi tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang dalam menentukan arah kebijakan pengadaan kendaraan dinas ke depan. Pemkot menegaskan keputusan baru akan diambil setelah seluruh aspek pembiayaan, efisiensi operasional, serta dampaknya terhadap APBD dianalisis secara menyeluruh.
