MALANGKOTA – DPRD Kota Malang mulai memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025. Setelah penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, pembahasan kini bergeser ke tingkat komisi dengan perhatian utama pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan jawaban yang telah disampaikan dalam rapat paripurna menjadi dasar pembahasan lebih rinci bersama komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan tadi sudah cukup detail. Tinggal membutuhkan penjelasan saja, dan alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami,” kata Wahyu.
Menurutnya, forum komisi akan dimanfaatkan untuk menguraikan setiap poin yang masih memerlukan penjelasan sehingga DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan APBD 2025.
“Setelah ini ada rapat komisi. Di situ akan lebih mendetailkan lagi jawaban-jawaban kami, termasuk berdiskusi dengan OPD yang menjawab, sehingga kami bisa mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan seluruh hasil pembahasan komisi nantinya dirangkum dalam bentuk notulen dan resume sebelum disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar).
“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun serta mentabulasi poin-poin penting, lalu diserahkan ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.
Meski pembahasan mencakup banyak sektor, Amithya menegaskan besarnya SiLPA tetap menjadi perhatian utama legislatif. DPRD ingin mengetahui secara rinci alasan anggaran yang telah disusun tidak seluruhnya dapat direalisasikan.
“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kita dalami,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan mencermati kebijakan efisiensi anggaran yang disebut berdampak pada sekitar 191 program pemerintah. Legislator ingin memastikan efisiensi dilakukan pada kegiatan yang memang tidak prioritas dan bukan justru menghambat pelaksanaan program strategis.
“Kita akan melihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensinya pada hal-hal yang tidak substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana. Itu baru akan terlihat dalam rangkaian rapat komisi,” pungkas Amithya.
