PENAJATIM – Pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib pendidikan dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih jelas untuk masing-masing program. Anggota DPRD Kota Malang Rendra Masdrajad Safaat mendukung langkah tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menyatakan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi bagian dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Pemisahan tersebut paling lambat harus diterapkan dalam APBN 2028. MK memberikan waktu tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah dan DPR dalam menyusun struktur APBN serta memastikan perubahan penganggaran dapat dilakukan secara terukur.
Rendra menilai keputusan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap arah penggunaan anggaran pendidikan. Menurutnya, dana pendidikan perlu dikonsentrasikan pada kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Saya mendukung putusan MK karena anggaran pendidikan memang harus difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara Program MBG juga membutuhkan dukungan anggaran yang kuat agar dapat berjalan optimal,” ujar Rendra, Senin (3/8/2026).
Politisi PKS tersebut menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan dalam sektor pendidikan. Persoalannya mencakup kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik hingga pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Karena itu, menurut Rendra, keberadaan anggaran pendidikan yang lebih terarah menjadi penting agar pembiayaan benar-benar menjawab kebutuhan utama sektor tersebut.
“Dunia pendidikan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Di sisi lain, Rendra tidak memandang pemisahan anggaran tersebut sebagai bentuk pengurangan terhadap pentingnya MBG. Program pemenuhan gizi anak sekolah tetap dinilai memiliki posisi strategis, terutama dalam mendukung kebutuhan gizi masyarakat.
Justru dengan pos anggaran yang berbeda, ia menilai pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terukur terhadap dua kebutuhan tersebut. Pendidikan memiliki ruang pembiayaan tersendiri, sementara MBG juga memperoleh dukungan anggaran yang jelas sesuai tujuan program.
“Pendidikan tetap mendapatkan perhatian yang maksimal, sementara program MBG juga memiliki ruang pembiayaan yang lebih jelas. Pada akhirnya yang terpenting adalah kedua program ini sama-sama memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Rendra.
Putusan MK sendiri tidak serta-merta mengubah struktur APBN 2026. Mahkamah menyatakan pengaturan yang ada untuk tahun anggaran tersebut tetap konstitusional, sementara pemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikan diberlakukan paling lambat pada APBN 2028.
