LIPUTANMALANG – Kehadiran Trans Jatim di kawasan Malang Raya dinilai tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan koridor utama. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membawa masyarakat dari kawasan permukiman menuju jaringan transportasi tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menawarkan satu skema yang memanfaatkan moda transportasi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat: angkutan kota atau angkot.
Menurutnya, angkot tidak semestinya dipandang sebagai moda yang akan tersingkir akibat hadirnya layanan transportasi baru. Justru, angkot dapat ditempatkan sebagai feeder resmi yang menghubungkan kawasan permukiman dengan halte atau titik layanan Trans Jatim.
“Keberadaan angkot seharusnya tidak diposisikan sebagai moda yang tersisihkan oleh program transportasi baru. Justru mereka mitra penting untuk memperluas jangkauan,” ujar Amithya, Rabu (12/8/2026).
Gagasan tersebut berangkat dari perbedaan karakter kedua moda. Trans Jatim dapat difokuskan untuk melayani koridor utama antarkawasan di Malang Raya, sedangkan angkot memiliki kemampuan menjangkau ruas sekunder, gang hingga lingkungan permukiman yang sulit dilalui bus berukuran besar.
Dengan pembagian fungsi tersebut, masyarakat tidak harus berjalan jauh untuk mencapai halte utama. Angkot dapat membawa penumpang dari lingkungan tempat tinggal menuju titik transit, kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan Trans Jatim.
“Dengan begitu, warga di perumahan tidak perlu jalan jauh ke halte. Cukup naik angkot pengumpan yang langsung terhubung ke Trans Jatim,” kata Amithya.
Bagi DPRD Kota Malang, persoalan konektivitas ini menjadi penting karena tujuan pembangunan transportasi publik bukan sekadar menghadirkan moda baru. Sistem yang dibangun harus mampu membuat perjalanan masyarakat dari titik awal hingga tujuan akhir menjadi lebih mudah.
Di saat yang sama, skema feeder juga dinilai dapat menjadi jalan tengah bagi keberlangsungan para sopir angkot.
Amithya menilai transportasi baru seharusnya tidak membuat pelaku angkutan yang selama ini melayani masyarakat kehilangan mata pencaharian. Karena itu, integrasi harus dirancang dengan pembagian peran yang jelas, bukan menciptakan persaingan langsung antara angkot dan Trans Jatim.
“Ini menjadi solusi yang harus diambil agar sopir angkot tidak merasa tersisihkan akibat kehadiran program baru pemerintah,” tegasnya.
Namun, konsep tersebut membutuhkan perencanaan teknis yang matang. DPRD meminta Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan kajian menyeluruh sebelum skema feeder diterapkan.
Kajian itu mencakup pemetaan ulang trayek angkot, penentuan titik henti dan titik transit, hingga pengaturan armada serta tarif agar kedua moda dapat terhubung dalam satu sistem.
“Ini harus dikaji detail. Jangan sampai nanti malah bentrok rutenya. Harus saling menguatkan,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, rute angkot yang selama ini telah dikenal masyarakat dapat disesuaikan agar tidak beririsan secara tidak perlu dengan koridor utama Trans Jatim. Angkot justru diarahkan mengisi ruang yang tidak mampu dijangkau bus antarkawasan.
Amithya juga melihat integrasi ini sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Semakin mudah akses masyarakat menuju transportasi umum, semakin besar peluang mereka meninggalkan sepeda motor atau mobil untuk perjalanan tertentu.
“Jangan sampai layanan Trans Jatim hanya efektif di jalan-jalan utama atau berhenti di jalan-jalan protokol. Kita ingin rangkaian transportasi publik ini berhasil,” ujarnya.
Karena itu, percepatan koordinasi antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai penting. Infrastruktur, titik transit, pola trayek dan sistem feeder harus dipersiapkan secara beriringan dengan rencana pengembangan koridor Trans Jatim di Malang Raya.
Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan sekadar dua layanan transportasi yang berjalan berdampingan. DPRD mendorong terbentuknya satu ekosistem transportasi publik, dengan Trans Jatim sebagai penghubung antarkawasan dan angkot sebagai jembatan menuju permukiman.
“Ini program bagus. Tinggal bagaimana mengorkestrasi transportasi eksisting yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai sudah ada program ini, kemudian menggantikan yang sudah ada,” pungkas Amithya. (Zai)
