LIPUTANMALANG – Kenaikan harga daging sapi di Kota Malang memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha dan legislatif.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi konkret dari pemerintah.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, lonjakan harga daging sapi dipicu oleh menurunnya ketersediaan sapi hidup di pasaran.
Di sisi lain, permintaan masyarakat tetap tinggi, terutama dari sektor kuliner yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kota Malang.
“Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini yang akhirnya mendorong harga terus naik. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin luas,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, dampak kenaikan harga ini dirasakan secara berantai oleh berbagai pelaku usaha. Di tingkat hulu, para jagal mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Sementara di sektor hilir, pedagang daging harus menghadapi fluktuasi harga yang tidak menentu.
Kondisi ini juga turut membebani pelaku usaha kuliner, mulai dari pedagang bakso hingga restoran dan kafe, yang kini dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi.
Menurut Indra, jika situasi ini tidak segera direspons secara serius, bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tapi stabilitas ekonomi daerah juga bisa terganggu,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan ini tidak lagi sekadar mekanisme pasar, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
DPRD, lanjut Indra, mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Di antaranya dengan memastikan kelancaran distribusi, menjaga ketersediaan pasokan sapi, serta mengendalikan harga agar tetap stabil di pasaran.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan pasar, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir dan melindungi pelaku usaha serta masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai kota yang dikenal dengan kekuatan sektor kuliner, Malang membutuhkan kepastian pasokan bahan baku agar roda ekonomi tetap berjalan optimal.
Ketidakstabilan harga daging sapi dinilai berpotensi mengganggu ekosistem usaha yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.
Indra juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan dari hulu hingga hilir. Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan ekonomi sendirian di tengah situasi yang tidak menentu.
“Kita tidak boleh membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Negara harus hadir, menjaga dari hulu sampai hilir, karena di situlah denyut ekonomi rakyat berada,” pungkasnya.
DPRD Kota Malang berharap pemerintah segera merespons situasi ini dengan kebijakan yang tepat agar dampak ekonomi yang lebih luas dapat dihindari.
