MALANGKOTA – Lambannya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Malang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi perhatian dalam pertemuan Forum Komunikasi LPMK (FKA LPMK) Kecamatan Klojen bersama anggota DPRD Kota Malang. Hampir sepuluh bulan berjalan, progres penyusunan dokumen tersebut disebut baru mencapai sekitar 30 persen.
Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat sejumlah program strategis, terutama penataan sungai, pembangunan drainase, hingga pengendalian banjir yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah Kota Malang.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum komunikasi empat bulanan yang digelar Sabtu (27/6/2026). Pertemuan dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kota Malang H. Bayu Rekso Aji, Anggota DPRD Arif Wahyudi, serta seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen.
Selain mengevaluasi perkembangan kerja sama dengan BBWS, forum juga membahas berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Salah satunya adalah usulan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat sinkronisasi antarperangkat daerah sehingga program yang melibatkan lebih dari satu kelurahan dapat ditangani secara terpadu.
Peserta forum menilai banyak persoalan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena berkaitan dengan wilayah administratif yang saling terhubung. Penanganan drainase maupun aliran sungai, misalnya, membutuhkan perencanaan bersama agar hasilnya lebih efektif.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, mengatakan forum komunikasi bersama LPMK memiliki peran penting sebagai sarana menyampaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Informasi dari tingkat kelurahan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun prioritas pembangunan.
“Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK adalah mitra strategis yang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan komunikasi yang rutin, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Bayu.
Melalui forum tersebut, DPRD berharap aspirasi masyarakat Klojen tidak berhenti pada pembahasan tingkat kelurahan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
