LIPUTANMALANG – Kehadiran layanan Trans Jatim di Kota Malang dinilai belum akan optimal tanpa sistem transportasi pengumpan atau feeder yang mampu menjangkau kawasan di luar jalur utama. DPRD Kota Malang pun mendorong Pemerintah Kota Malang segera menindaklanjuti dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai Pemkot Malang perlu sejak awal menghitung secara matang kebutuhan operasional feeder. Persiapan itu mencakup penataan rute, kebutuhan sumber daya manusia hingga skema pembiayaan melalui APBD.
Menurut Amithya, dukungan dari Pemprov Jawa Timur untuk feeder pada dasarnya menjadi stimulan agar daerah dapat mulai membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi. Karena itu, Pemkot Malang dinilai tidak seharusnya menunggu sampai dukungan tersebut berakhir baru memikirkan keberlanjutan program.
“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Amithya.
Ia menilai persoalan transportasi publik tidak cukup diselesaikan dengan menghadirkan bus pada koridor utama. Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman tetap membutuhkan moda yang dapat menghubungkan mereka dengan jalur layanan Trans Jatim.
Di titik inilah keberadaan angkutan kota dinilai masih memiliki peran. Amithya mendorong agar angkot yang selama ini beroperasi di Kota Malang dapat ditata dan diberdayakan sebagai feeder.
Skemanya, Trans Jatim dapat berfungsi sebagai moda utama pada ruas jalan besar, sedangkan angkot mengisi akses menuju jalan-jalan yang lebih kecil dan kawasan permukiman yang tidak terjangkau bus.
“Termasuk salah satunya pasti feeder. Karena kita ingin supaya rangkaian transportasi publik ini berhasil, tidak hanya berhenti di jalan-jalan protokol saja,” tegasnya.
Gagasan tersebut sekaligus membuka peluang untuk menghidupkan kembali angkot yang saat ini tidak lagi beroperasi secara optimal. Daripada membangun sistem pengumpan baru dari awal, menurut Amithya, pemerintah dapat memanfaatkan moda transportasi yang sudah tersedia dengan melakukan penataan rute dan pengelolaan.
“Di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya. Itu yang bisa kita gunakan, sebetulnya kan angkot kecil-kecil,” katanya.
Selain memperluas jangkauan layanan, integrasi tersebut dinilai dapat menjadi jalan tengah bagi keberadaan angkot di tengah pengembangan transportasi massal. Angkot tidak diposisikan sebagai pesaing Trans Jatim, melainkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi yang saling melengkapi.
Ketua DPRD Kota Malang itu juga mengingatkan agar program feeder tidak hanya berjalan selama memperoleh dukungan anggaran dari Pemprov Jawa Timur. Pemkot Malang perlu segera menentukan bentuk keterlibatan daerah, termasuk kebutuhan anggaran, pola operasional dan sumber daya manusia.
“Jangan sampai masyarakat Kota Malang yang sudah cukup terfasilitasi dengan Trans Jatim ini, kemudian tidak segera kita lengkapi sarana pendukungnya. Lalu akhirnya menjadi sebuah program yang berjalan ketika ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, selepas itu selesai,” ujarnya.
DPRD menilai percepatan penyiapan feeder juga penting untuk menjaga momentum pengembangan transportasi publik di Malang Raya. Terlebih, layanan Trans Jatim di koridor utama membutuhkan konektivitas dengan moda lokal agar masyarakat memiliki akses perjalanan yang lebih utuh.
Karena itu, pembahasan antara Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur dinilai perlu segera diarahkan pada hal-hal teknis, mulai dari pemetaan trayek, penentuan titik perpindahan penumpang, kondisi armada hingga skema pembiayaan.
Dengan integrasi tersebut, transportasi publik di Kota Malang diharapkan tidak berhenti sebagai layanan pada jalur utama, tetapi membentuk jaringan yang mampu menjangkau permukiman dan menjadi alternatif yang lebih layak bagi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
