LIPUTANMALANG – Persoalan transportasi Kota Malang dinilai tidak akan selesai hanya dengan menambah layanan bus. Jangkauan angkutan umum harus diperluas hingga masuk ke kawasan permukiman agar masyarakat memiliki alternatif nyata sebelum memilih kendaraan pribadi.
Gagasan itu menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Malang yang mendorong integrasi Trans Jatim dengan angkutan kota. Skema yang ditawarkan adalah menjadikan angkot sebagai feeder atau pengumpan menuju halte dan koridor Trans Jatim.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan pola tersebut dapat membuat layanan transportasi publik menjangkau wilayah yang selama ini tidak terlayani secara optimal oleh angkutan utama.
“Dengan pola feeder, jangkauan Trans Jatim akan jauh lebih luas. Warga di perumahan tidak perlu jalan jauh ke halte utama,” ujar Anas, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keberadaan Trans Jatim atau angkot secara terpisah. Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat keduanya saling terhubung dan memiliki fungsi masing-masing.
“Kita tidak bisa bicara mengurangi kemacetan kalau transportasi publiknya tidak menarik. Trans Jatim dan angkot harus terhubung, bukan jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Konsep feeder tersebut membuat angkot berperan mengantar penumpang dari gang dan kawasan permukiman menuju titik layanan Trans Jatim. Setelah itu, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan layanan Trans Jatim. Pola serupa berlaku untuk perjalanan dari koridor utama menuju permukiman.
Namun, integrasi tersebut tidak bisa dilakukan dengan mempertahankan pola trayek lama. Anas menilai perkembangan kawasan permukiman di Kota Malang telah mengubah kebutuhan mobilitas masyarakat.
Banyak trayek angkutan kota yang masih berorientasi pada pusat kota, sementara perkembangan permukiman membuat kebutuhan perjalanan masyarakat semakin menyebar ke kawasan pinggiran.
“Perlu dilakukan re routing trayek serta penyesuaian standar pelayanan. Tujuannya agar angkutan umum lebih menjangkau kawasan pemukiman dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Karena itu, pembenahan trayek perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ketepatan waktu, kebersihan kendaraan serta keramahan pengemudi dinilai menjadi bagian penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum.
Kondisi armada juga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Anas menyebut peremajaan angkot sebagai salah satu pekerjaan rumah mendesak karena kendaraan yang sudah tua, tidak nyaman dan kerap mengalami gangguan dapat semakin mendorong masyarakat menggunakan sepeda motor maupun mobil pribadi.
“Kalau armadanya nyaman, aman, dan terawat, pasti orang akan mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” tegasnya.
Selain membangun konektivitas antarmoda, Komisi C juga mendorong Pemerintah Kota Malang segera merealisasikan program subsidi angkutan pelajar pada tahun ini.
Program tersebut dinilai memiliki manfaat ganda. Di satu sisi, subsidi dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi keluarga. Di sisi lain, keberadaan penumpang pelajar dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pengemudi angkot.
“Kalau pelajar dari sekarang sudah terbiasa naik angkutan umum, nanti dewasa juga akan tetap memilih transportasi publik. Ini investasi kebiasaan,” ujar politikus PKB tersebut.
Menurut Anas, perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan agar meninggalkan kendaraan pribadi. Pemerintah harus terlebih dahulu memastikan transportasi publik memiliki kualitas dan akses yang sepadan dengan kebutuhan warga.
Karena itu, integrasi Trans Jatim dan angkutan lokal membutuhkan koordinasi lintas pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, operator Trans Jatim serta organisasi angkutan perlu duduk bersama untuk menyusun skema yang realistis dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Kami mendorong semua pihak duduk satu meja. Tujuannya satu: membuat warga Malang nyaman naik angkutan umum. Kalau itu tercapai, otomatis kendaraan pribadi berkurang dan kota jadi lebih tertib,” pungkas Anas.
Bagi DPRD Kota Malang, integrasi tersebut bukan sekadar persoalan menghubungkan dua moda transportasi. Jika berjalan efektif, sistem itu dapat menjadi fondasi transportasi perkotaan yang lebih mudah dijangkau, sekaligus menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
