LIPUTANMALANG – Perayaan Hari Jadi ke-112 Kota Malang menjadi titik evaluasi bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, DPRD Kota Malang mengingatkan agar langkah penghematan tidak menggeser prioritas utama, yakni pelayanan kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, H. Rendra Masdrajad Safaat, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas harus direspons dengan kebijakan yang selektif dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Menurutnya, anggaran yang tersedia perlu difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sementara kebutuhan internal kelembagaan dapat disesuaikan tanpa mengganggu fungsi pelayanan.
“Yang terpenting adalah masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui layanan yang optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan. Tanpa koordinasi yang kuat, menurutnya, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan efektif.
Lebih jauh, Rendra memandang usia Kota Malang yang telah memasuki lebih dari satu abad sebagai momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menilai, pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi modal untuk menghadirkan kebijakan yang lebih matang dan adaptif.
Di sisi lain, efisiensi anggaran dinilai bukan semata keterbatasan, tetapi juga peluang untuk melakukan pembenahan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menyusun program agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Situasi ini menuntut kreativitas. Dengan perencanaan yang tepat, keterbatasan bisa diubah menjadi kekuatan,” katanya.
Melalui pernyataan tersebut, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kesejahteraan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan berdaya saing.
